nusakini.com-- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo segera mengirimkan radiogram ke seluruh pemerintahan daerah (Pemda) seluruh Indonesia. Dalam rangka untuk pembentukan posko mencermati gelagat dinamika sosial dan politik masyarakat di daerah. 

“Mulai malam ini di lantai tiga (Kantor Kemendagri) ada posko 24 jam. Kami mengundang kesbangpol daerah untuk melaporkan terus setiap gelagat perkembangan yang ada termasuk HTI, kelompok radikal, begitu juga yang lainya,” kata Mendari Tjahjo di Kemendagri, Selasa (16/5). 

Selain itu, persoalan pascaputusan hukum Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) juga menjadi salah satu persoalan yang perlu dipantau. Kondisi ini tentunya menjadi masalah emosional publik dan dinilai dapat menimbulkan gejolak. 

• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Pakde Karwo Bersyukur Mengabdikan Diri di Jatim
• Mendagri : Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron Dengan Janji Kampanye
• Mendagri: Demokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Budaya Masyarakat Indonesia
• Mendagri Dukung Langkah KPU, Bawaslu dan Bareskrim Usut Tuntas Pembuat dan Penyebar Berita Hoax

Terkait masalah Ahok, Mendagri menekankan kalau pemerintah tak bisa melakukan intervensi terhadap putusan majelis hakim pengadilan. Makanya, ia ingin agar ada masyarakat bisa menghormatinya. Intinya, jangan ada masyarakat yang melanggar hukum dalam melakukan aksi unjuk rasa. 

“Hari ini juga kami sudah membuat radiogram ke semua gubernur, bupati/walikota, untuk membuat posko yang sama biar 24 jam kalau ada sesuatu segera dirapatkan dengan forkopimda, segera bertemu dengan tokoh agama, adat dan masyarakat,” tambah dia. 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam satu bulan ini akan fokus melakukan upaya deteksi dini bersama dengan daerah-daerah. Posko ini langsung dipegang oleh lima eselon I Kemendagri, diketuai Dirjen Politik dan Pemerintahan (Polpum) Soedarmo. (p/ab)